Di atas kertas, Benny Tjokrosaputro pernah punya segalanya: ribuan hektare tanah di Banten, deretan emiten bursa, dan status pengusaha papan atas. Tapi saat panggung megah itu dibongkar penegak hukum, yang tersisa justru vonis penjara seumur hidup dan kewajiban uang pengganti senilai 6,078 triliun rupiah dalam perkara Jiwasraya. Angka fantastis ini nggak muncul mendadak dari satu transaksi buruk. Ini adalah ujung dari rangkaian panjang keputusan bisnis bertahun-tahun yang menghubungkan mimpi kota baru di Maja dengan transaksi semu di lantai bursa.
Video ini mengupas tuntas cara PT Hanson International Tbk (MYRX) mengubah ribuan hektare tanah berbiaya murah menjadi narasi masa depan bernilai belasan triliun rupiah. Lewat kerja sama operasional dengan pengembang besar, cadangan tanah di Maja disulap menjadi cerita fundamental yang meyakinkan pasar. Di balik layar, puluhan rekening atas nama staf kantor, sopir, hingga keluarga dipakai buat mengalirkan transaksi saham secara melingkar. Perdagangan semu ini menciptakan ilusi likuiditas dan memicu kenaikan harga yang terlihat alami di mata publik.
Petaka kian membesar saat saham-saham yang sudah digelembungkan itu diserap oleh manajer investasi pengelola dana asuransi pelat merah, Jiwasraya dan ASABRI. Tekanan imbal hasil tinggi produk JS Saving Plan bertemu dengan manuver penghimpunan dana pinjaman individu bernilai sekitar 2,4 triliun rupiah yang akhirnya disetop regulator. Ketika likuiditas pasar mengering pada 2018 hingga 2019, seluruh jaring keuangan artifisial ini rontok serentak, menyisakan kerugian negara belasan triliun rupiah dan kepailitan korporasi.
Kamu akan melihat rekonstruksi utuh bagaimana skema rekayasa bursa dijalankan, kenapa proyek properti fisik bisa menjadi kamuflase pasar modal, dan bagaimana imperium bisnis puluhan tahun akhirnya disita penegak hukum.
DISCLAIMER: Video dokumenter ini disusun murni untuk tujuan edukasi, analisis bisnis, dan peliputan informasi publik. Seluruh fakta, kronologi perkara, dan data kerugian negara dikutip dari dokumen putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan, serta rilis keterbukaan informasi otoritas resmi.
